Rusia, yang merupakan sekutu lawas Suriah, dan China, menggunakan hak veto yang mereka miliki sebagai anggota tetap DK PBB, Sabtu (4/2/2012), waktu New York, AS, untuk menjegal draff resolusi yang diajukan oleh Maroko.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan penghentian segera gelombang kekerasan terhadap warga sipil di Suriah, dan sudah menghilangkan semua ancaman sanksi terhadap Suriah maupun dukungan terhadap operasi militer internasional terhadap Suriah.
Tiga belas dari 15 anggota DK PBB menyetujui rancangan resolusi tersebut, tetapi China dan Rusia untuk kedua kalinya menggunakan hak veto mereka setelah pada Oktober 2011 mereka juga mem-veto rancangan resolusi terhadap Suriah.
Duta besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, mengatakan, rancangan resolusi tersebut "mengirimkan sinyal tak seimbang kepada pihak-pihak yang bertikai di Suriah".
Sementara Dubes China untuk PBB Li Baodong membela keputusan menggunakan hak vetonya dengan alasan "memaksakan resolusi tersebut di saat pihak-pihak (di DK PBB) masih terpecah tidak akan membantu menjaga persatuan dan otoritas DK PBB maupun membantu menyelesaikan masalah".
Sekjen PBB Ban Ki-Moon menyatakan sangat menyesalkan veto kedua negara tersebut, yang menurut dia telah merusak peran PBB dalam menyelesaikan berbagai masalah di dunia. Data PBB selama ini menyebutkan, gelombang kekerasan di Suriah telah menewaskan tak kurang dari 5.400 orang.
Selama dua hari terakhir saja, para aktivis di Suriah melaporkan sedikitnya 230 orang telah tewas di kota Homs akibat gempuran artileri pasukan pro-Assad.
Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengatakan, veto oleh Rusia dan China ini akan mendorong aksi kekerasan lebih lanjut oleh rezim Assad untuk menumpas gerakan rakyat yang meminta ia turun. "Tragedi Suriah harus dihentikan," tandas Sarkozy.
Menlu Inggris William Hague mengatakan, Rusia dan China telah mengecewakan rakyat Suriah dan memilih berpihak pada rezim Assad yang telah secara brutal menindas rakyatnya demi menjaga kepentingan negara mereka masing-masing.
Italian Foreign Minister Giulio Terzi menganggap veto ganda itu "kabar yang sangat buruk", sementara Dubes AS untuk PBB Susan Rice mengaku "muak" dengan langkah Rusia dan China, yang ia sebut "sangat memalukan". "Jika sampai ada pertumpahan darah lebih lanjut (di Suriah), itu akan menjadi tanggung jawab mereka (Rusia dan China)," tandas Rice.
Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz mendesak Moskwa dan Beijing untuk "menjalankan tanggung jawab internasional mereka secara sungguh-sungguh".
Organisasi hak asasi manusia Amnesty International menyebut veto tersebut sebagai "pengkhianatan tak berperasaan yang sangat mengejutkan" terhadap rakyat Suriah. [Miao Miao / Beijing]
