Pemerintah China pun dilaporkan telah memaksa ratusan warga Tibet itu untuk mengulang kembali pendidikan politik mereka.
Menurut HRW, izin pada 7.000 warga Tibet untuk menghadiri pertemuan keagamaan dengan Dalai Lama terakhir kali dikeluarkan oleh Pemerintah China antara 31 Desember dan 10 Januari lalu.
"Bagaimanapun kerusuhan di bagian Timur Tibet, menimbulkan kekhawatiran Pemerintah China bahwa hal serupa juga akan terjadi di Ibukota Tibet, Lhasa," ujar Human Rights Watch dalam pernyataan tertulisnya seperti dikutip Reuters Jumat, (17/2/2012).
Padahal menurut Human Rights Watch ratusan warga Tibet yang ditahan itu keluar dan masuk wilayah China dengan dengan menggunakan paspor China yang sah.
"Tidak ada aturan yang melarang warga Tibet untuk menghadiri pertemuan keagamaan, serta setelah mereka kembali mereka dipaksa untuk mengulang kembali pendidikan politik mereka. Ini bukan tindakan melanggar hukum seperti tidak membawa dokumen yang sah atau menyebrangi perbatasan China tanpa izin," katanya.
Lebih lanjut Human Rights Watch mengatakan, penahanan terhadap warga Tibet ini merupakan tindakan rasisme karena tidak ada laporan yang menyebutkan Pemerintah China menahan warganya yang juga menghadiri pertemuan keagamaan yang sama di India itu.
Pemerintah Tibet yang dimintai konfirmasinya terkait kabar ini menolak untuk berkomentar. [Miao Miao / Beijing]
