Rancangan resolusi PBB - yang ditolak Rusia dan China - mendesak transisi politik di Suriah untuk menuju sistem politik yang demokratis dan pluralis. Rancangan itu didukung oleh 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya pada Sabtu (4/2/2012).
Menurut oposisi Suriah, veto Rusia dan China itu, merupakan pemberian "lisensi untuk membunuh" untuk rezim Presiden Bashar al-Assad.
Hak veto ganda yang jarang terjadi itu juga mengundang kecaman Internasional. Menlu AS Hillary Clinton menyebutnya sebagai "parodi" dan bersumpah untuk mendorong sanksi baru terhadap Suriah.
"Negara-negara yang menolak untuk mendukung rencana Liga Arab memikul tanggung jawab penuh untuk melindungi rezim brutal di Damaskus," demikian pernyataan keras Clinton dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borisov di Sofia, sebagaimana dilansir media, Senin (6/2/2012).
Menghadapi "Dewan Keamanan yang dikebiri" tersebut, Clinton berjanji untuk melipatgandakan usaha di luar PBB.
"Kami akan bekerja untuk mencari sanksi regional dan nasional terhadap Suriah dan memperkuat yang kita miliki," tambah Clinton.
Menggemakan sentimen Washington, Prancis mengatakan Eropa akan memperkuat sanksi terhadap Damaskus.
"Eropa akan kembali memperkeras sanksi yang dikenakan pada rezim Suriah. Kami akan mencoba untuk meningkatkan tekanan internasional," kata Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe.
Dia juga mengatakan Prancis akan "membantu oposisi Suriah untuk membentuk dan mengorganisasi diri sendiri."
Sementara itu, Rusia membela hak vetonya dengan menyebut negara-negara Barat telah menolak mencapai konsensus.
"Para penulis rancangan resolusi Suriah, sayangnya, tidak mau melakukan upaya ekstra dan mencapai konsensus," tulis Wakil Menteri Luar Negeri Gennady Gatilov di Twitter.
Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Kepala Intelijen Luar Negeri Mikhail Fradkov sedang mempersiapkan mengunjungi Damaskus pada hari Selasa, di tengah laporan bahwa misi ini bisa mencoba mendorong Assad untuk turun.
"Rusia sangat berniat untuk mencapai stabilisasi yang cepat dari situasi di Suriah melalui implementasi reformasi demokrasi yang sangat dibutuhkan," kata Kemlu Rusia.
Sementara itu kandidat presiden AS dari Partai Republik, Newt Gingrich, mengatakan, AS bisa mengambil tindakan rahasia untuk membantu menggulingkan Assad, tanpa menggunakan pasukan AS.
Veto Rusia dan China terjadi beberapa jam setelah kelompok oposisi Suriah National Council (SNC) melaporkan "pembantaian" Jumat malam di Kota Homs yang menewaskan 230 orang.
Ada laporan juga, tentara desertir menghancurkan pos pengawas militer, menewaskan tiga perwira dan menangkap 19 tentara. Pihak Oposisi menyebut, sedikitnya 6.000 orang tewas dalam selama krisis Suriah.
Hak veto ganda kedua PBB dalam empat bulan terakhir ini juga memicu kekhawatiran di kalangan aktivis Suriah.
Oposisi Suriah, SNC, menuding Rusia dan China bertanggung jawab atas eskalasi pembunuhan dan genosida, dan menganggap langkah tidak bertanggung jawab itu merupakan lisensi bagi rezim Suriah untuk membunuh.
[Suzanna Lao / Jakarta]
