Stasiun televisi Aljazeera melaporkan, Rabu (28/11), perubahan kebijakan itu nantinya membolehkan satu keluarga memiliki dua anak. Mantan Kepala Komisi Perencanaan Keluarga dan Populasi Nasional China Zhang Weiqing mengungkapkan komisinya dan sejumlah badan institusi penelitian lain telah mengajukan usulan itu ke pemerintah.
"Masalah kependudukan di China selalu menyesuaikan dengan keadaan zaman. Perubahan kebijakan harus dilakukan bertahap," kata dia seperti dikutip surat kabar China Daily, hari ini.
Para ahli kependudukan di China kini berusaha mereformasi kebijakan pemerintah China yang membatasi jumlah penduduk sejak 1979. Populasi China kini telah mencapai 1,34 miliar.
Meski demikian, kebijakan itu tidak diberlakukan secara di seluruh China. Hanya wilayah-wilayah tertentu yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah.
Para ahli juga memperingatkan kebijakan satu keluarga satu anak itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing China di masa depan. Dengan kebijakan lama itu tingkat aborsi kian meningkat dan ketegangan sosial terjadi karena tidak seimbangnya jumlah penduduk perempuan dan laki-laki.
Meski aborsi selama ini dilarang, namun pemerintah memaksa kaum perempuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sejak lama. Para ahli memprediksi pada 2050 mendatang sepertiga populasi China, sekitar 450 juta, adalah warga berumur di atas 60 tahun.
Awal tahun ini isu kependudukan kian memanas lantaran seorang pejabat pemerintah memaksa seorang ibu di barat laut Provinsi Shaanxi untuk menggugurkan kandungannya yang telah berumur tujuh bulan. [Zhang Li Li / Beijing] Sumber: China Daily
