"China mencatat bahwa beberapa negara Barat menyatakan keinginan untuk mencabut sebagian hukuman terhadap Myanmar," kata juru bicara kementerian luar negeri Hong Lei dalam jumpa pers berkala, Kamis (5/4).
"Kami menyeru semua pihak betul-betul mencabut hukuman terhadap Myanmar," ujarnya.
Beijing menjadi pendukung utama penguasa dan pemerintah dukungan tentara Myanmar, yang menggantinya setelah pemilihan umum pada 2010. Myanmar mengejutkan pengamat dengan serangkaian langkah perubahan pada tahun lalu dan pemilihan umum sela bersejarah pada Ahad lalu banyak dipuji.
China berulang kali menyerukan pencabutan semua hukuman, yang dikenakan Amerika Serikat dan Eropa pada 1990-an atas pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara Myanmar.
Duta besar Eropa pada pekan ini juga membahas apakah beberapa atau semua hukuman harus dihapus sebagai penghargaan atas pemilihan umum sela itu dan perubahan belakangan, yang menghasilkan tentara melonggarkan cengkeramannya pada kekuasaan.
Para pemimpin Asia pada Selasa juga menyerukan pencabutan hukuman Barat terhadap Myanmar sesudah pemilihan umum bersejarahnya. Seruan itu saat mereka mengadakan pertemuan puncak yang juga didominasi masalah Korea Utara dan sengketa bahari dengan China.
Seruan itu dikemukakan di tengah pujian dunia kepada pemilihan umum sela Myanmar. Pemimpin Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyeru pencabutan semua hukuman terhadap Myanmar.
"Pencabutan hukuman itu akan memberikan bantuan yang baik terhadap alur demokrasi dan terutama pembangunan ekonomi Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Kamboja Kao Kim Hourn mengutip ucapan para pemimpin ASEAN di ruang sidang.
Pemantau pemilihan umum dari Kamboja, yang menjadi ketua ASEAN pada 2012, menyatakan pemilihan umum itu bebas dan adil serta menyatakan hukuman atas catatan panjang pelanggaran hak asasi oleh tentara Myanmar harus dicabut.
Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan pada Senin menyatakan pemungutan suara itu harus memberikan iuran pada penyatuan kembali Myanmar ke dalam masyarakat dunia. Selama 12 bulan belakangan, pemerintah negara itu, yang dipimpin mantan Jenderal Thein Sein, membebaskan ratusan tahanan politik, melonggarkan pembatasan media massa dan menyambut lawan kembali dalam politik.
Pada pertemuan puncak ASEAN pada November 2011, Myanmar dijanjikan hadiah ketua kelompok itu pada 2014 atas perubahannya. Myanmar juga ingin meraih lebih banyak modal asing jika hukuman tersebut dicabut.
ASEAN beranggotakan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Ke-27 negara Uni Eropa sudah mencabut beberapa hukuman terhadap penguasa itu pada tahun ini untuk mendorong perubahan. Menteri luar negara-negara Uni Eropa akan menentukan langkah selanjutnya saat bertemu pada 23 April di Luksemburg. [Louis Koh / Beijing]
