Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) China kemarin (27/8) dalam sidang rutin membahas rancangan Undang Undang Pariwisata, yang merupakan pertama kalinya di China. Undang Undang Pariwisata disusun untuk melindungi hak dan kepentingan para wisatawan dan pengusaha pariwisata, membakukan aturan pasar wisata, serta melindungi dan memanfaatkan sumber wisata secara rasional, demi memajukan perkembangan pariwisata yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor pariwisata China mengalami perkembangan pesat. Hingga akhir tahun lalu, sektor pariwisata China secara langsung memperkerjakan 13 juta orang, dengan skala pasar wisata domestik menempati peringkat pertama di dunia. Jumlah wisman yang berkunjung ke China serta konsumsi wisatawan China di luar negeri menempati urutan ketiga di dunia. Namun di tengah maraknya sektor wisata, China justru belum punya undang-undang khusus yang membakukan pasar wisata.
Wakil Direktur Komisi Keuangan dan Ekonomi KRN China, Yin Zhongqin memberi penjelasan tentang undang-undang tersebut dalam sidang. Ia mengatakan:
(rekaman)
"Menyusun Undang Undang Pariwisata adalah keperluan mendesak untuk mentransformasi pola pertumbuhan dan menambah lapangan kerja, juga adalah keperluan untuk membakukan pasar pariwisata dan mendorong perkembangan sektor parisiwata yang sehat dan berkelanjutan." Ia mengatakan, Undang Undang Pariwisata juga diperlukan untuk meningkatkan komunikasi internasional dan koordinasi undang-undang domestik dengan undang-undang sejenis di dunia.
Rancangan Undang Undang Pariwisata mengutamakan perlindungan terhadap hak dan kepentingan wisatawan maupun pengusaha. Undang-undang itu menetapkan hak dan kewajiban para wisatawan. Yin Zhongqin mengatakan:
(rekaman)
"Di bidang hak, rancangan menonjolkan hak dan kepentingan wisatawan yang harus dilindungi. Di bidang kewajiban, undang-undang menegaskan perlunya wisatawan menghormati adat istiadat destinasi wisata, serta kewajiban wisatawan untuk melindungi sumber wisata dan tidak merugikan penduduk setempat atau wisatawan lainnya. Undang-undang itu juga menetapkan kewajiban wisatawan China di luar negeri atau daerah serta hak dan kewajiban bagi wisman yang datang ke China."
Selain itu, rancangan Undang Undang Pariwisata juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam hal keamanan wisata. Pemerintah diminta mengharuskan tempat wisata membentuk sistem peringatan risiko keamanan. Undang-undang juga mengajukan permintaan bagi pemerintah untuk tepat menghadapi kejadian luar biasa dalam proses wisata, termasuk membatasi jumlah wisatawan dan memberikan pertolongan secara tepat waktu. [Liang Mei Lie / Beijing]
Silahkan klik menu kategori lain di bawah ini:
http://berita.tionghoanews.com
http://internasional.tionghoanews.com
http://budaya.tionghoanews.com
http://kehidupan.tionghoanews.com
http://kesehatan.tionghoanews.com
http://iptek.tionghoanews.com
http://kisah.tionghoanews.com
Atau ngajak teman Tionghoa anda ikut gabung disini http://www.facebook.com/chinese.indo bersama ribuan teman Tionghoa lainnya.
